Walikota Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2013

Realisasi PAD Melampaui Target 12,27 Persen

Denpasar-Pelaksanaan APBD Pemkot Denpasar tahun anggaran 2013 telah berjalan sesuai target dan sasaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari diraihnya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Bali oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian disampaikan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 saat pembukaan sidang paripurna DPRD  Kota Denpasar tahun 2014, Rabu (16/7) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Darsa didampingi seluruh Wakil Ketua dihadiri Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AAN Rai dan seluruh Pimpinan SKPD di Kota Denpasar.

Lebih lanjut Rai Mantra menyampaikan realisasi pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) melampau target sebesar 12,27 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 586,95 milyar lebih menjadi Rp  658,97 milyar lebih. PAD tersebut berasal dari pajak daerah yang melampaui target sebesar Rp 54,72 milyar lebih dari target awal sebesar Rp 450,25 milyar lebih menjadi Rp 504,98 milyar lebih. Terlampauinya target tersebut terutama dari meningkatnya realisasi pajak hotel sebesar Rp 6,50 milyar lebih. Disamping itu sumber PAD lainnya juga menglami peningkatan sebesar Rp 12,16 persen dimana realisasinya mencapai Rp 47,87 persen.

Sementara terkait dengan anggaran belanja terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami penghematan dari yang direncanakan sebesar 1,70 triliun, sedangkan teralisasi sebesar Rp 1,53 triliun lebih. Penghematan ini menurut Rai Mantra karena adanya upaya-upaya penghematan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Dari total belanja tersebut realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 800,97 milyar lebih dari dialokasikan sebesar Rp 843,01 milyar lebih. Sedangkan belanja langsung yang dirancang sebesar Rp 863,17 milyar lebih terealisasi sebesar Rp 736,90 milyar lebih.

Penghematan pada belanja tidak langsung terjadi pada pos belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 711,98 milyar lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 672,34 milyar lebih karena perencanaan diperhitungkan kenaikan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, penambahan anggota keluarga, kenaikan pangkat dan mengantisipasi gaji CPNS.

Belanja langsung yang mengalami penghematan pada belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 56,25 milyar lebih terealisasi sebesar Rp 50,42 milyar lebih. Disamping itu belanja barang dan jasa juga mengalami penghematan dari Rp 505,41 milyar lebih yang direncanakan terealisasi menjadi Rp 432,47 milyar lebih. Demikian juga pada komponen belanja langsung lainnya yaitu belanja modal yang direncanakan sebesar Rp 301,50 milyar lebih terealisasi sebesar Rp 254,00 milyar lebih.(Gst_Humas)