Sepakati Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2012 Denpasar- Kelima Fraksi yang ada di DPRD Kota Denpasar memberikan apresiasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar serta dapat menerima secara bulat laporan Pertangggung jawaban APDB tahun Anggaran Tahun 2012. Apresiasi ini diberikan Lima Fraksi DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna DPRD Kota Denpasar dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Denpasar, Rabu, (31/7) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Wayan Suadi Putra memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemkot Denpasar karena telah mampu memaksimalkan kemampuan dan potensi yang ada di Kota Denpasar sehingga berhasil meraih prestasi sepanjang tahun 2012 dan tahun 1013 seperti penghargaan Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) dari Kemepan, Upakarti, Tropy Wahana Tata Nugra, Penghargaan Kota Layak Anak serta yang paling membanggakan adalah penghargaan WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Penghargaan ini diberikan karena pemkot Denpasar dinilai telah mampu melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara baik. Selain itu Fraksi tergemuk di DPRD Denpasar ini juga mengapresasi terhadap posting anggaran yang dilakukan Pemkot Denpasar dimana Pendapatan Daerah mengalami peningkatan target sebesar 130 milyar. Fraksi PDIP ini juga melihat bahwa kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah ini bukanlah akibat dari kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun dengan cara meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendatan asli daerah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, melaui juru bicaranya AA. Susruta Ngurah Putra. F Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemkot atas prestasi dalam pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2012 sebesar 1,379 triliun lebih serta melebihi target pendapatan sebesar 129 milyar lebih. Susruta juga mengapreasiasi bahwa Pemkot Denpasar telah berhasil melaksanakan prinsip-prinsip penghematan dan efesiensi, sehingga belanja daerah yang dianggarakan sebesar Rp. 1,43 Triliun lebih hanya digunakan sebesar 1,3 triliun lebih. Dalam hal ini terdapat penghematan sebesar Rp. 128,2 milyar lebih. Kedepan Susruta berharap kinerja Pemkot lebih dimaksimalkan sehingga menjadi lebih baik. Sementara juru bicara Fraksi Golkar Ni Ketut Alit Ernawati menyampaikan rasa bangga atas realisasi pendapatan daerah yang mencapai 1,37 Triliun melampaui dari yang direncanakan sebesar 1,24 triliun lebih. Hal senada juga disampaikan Fraski Indonesia Raya dengan juru bicaranya I Kadek Ari Sucitha menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan sehingga dapat melampaui pendapatan yang direncanakan. Sedangkan dalam struktur anggaran dari belanja langsung dan tidak langsung dengan total anggaran belanja 1,43 triliun dalam realisasinya 1,30 triliun, yang telah melakukan penghematan 133 milyar. Sementara Fraksi Gabungan melalui juru bicaranya H. Mudjiono juga menyampaikan apresiasi positif kepada Pemkot Denpasar atas pengelolaan APBD 2012, sehingga mampu mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya mengatakan pihaknya menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang jauh lebih berat. Sedangkan disisi lain permasalahan yang dihadapi akan lebih kompleks sesuai tuntutan masyarakat diberbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan. “Apa yang menjadi usul saran dewan akan segera ditindaklanjuti, sehingga keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah alan semakin baik,” kata Rai Mantra. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD 2012 akhirnya dapat ditetapkan menjadi Perda tepat waktu, serta dapat dijadikan salah satu tolak ukur oleh pemerintah pusat dalam rangka pemberian reward dibidang pengelolaan keuangan. Sementara usai Sidang Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar IB. Rahoela mengatakan bahwa besarnya Silpa tahun anggaran 2012 bukan disebabkan oleh kurang cermatnya penganggaran tetapi karena adanya peraturan yang harus disinkronkan seperti penetapan standar satuan harga barang yang harus berpedoman Permendagri No. 17/2007 tentang Pengelolaan Barang daerah. Efesiensi penggunaan anggaran, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Inspektorat dan masing-masing SKPD itu sendiri. (Pur/Humasdps)