Rai Mantra Usulkan Sinergitas Tiga Program Pembangunan

Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, Kamis (13/3) melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Denpasar. Rombongan Gubernur yang juga diikuti beberapa Pimpinan SKPD Propinsi Bali diterima Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijya Mantra bersama Wakil Walikota IGN. Jaya Negara, dan Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara di Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar. Sebelum mendengar paparan program pembangunan dari Walikota, Gubernur Mangku Pastika berkesempatan meninjau pelayanan perijinan terpadu, pembuatan KTP, Pengaduan Rakyat Online (Pro) Denpasar di Graha Sewaka Dharma.

Dalam pertemuan tersebut Walikota Rai Mantra mengusulkan tiga program strategis yang merupakan sinergritas antara Pemkot Denpasar dengan Propinsi Bali, yakni Percepatan Infrastruktur, Pengolahan Persampahan, dan Urban Poor. Terkait dengan infrastruktur  di Kota Denpasar terdapat trotoar maupun Jalan sepanjang 33,32 Km yang menjadi kewenangan Provinsi Bali, dari jumlah tersebut 6,91 Km dalam kondisi rusak. Sehingga sinergitas pembangunan infrastruktur agar dilakukan percepatan perbaikan jalan dantrotoar. Disamping itu jika curah hujan tinggi, Kota Denpasar memiliki potensi banjirserta telah dilakukan penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar, di16 titik banjir. Untuk menangani  hal ini perlu  dilakukan sinergi penanganan banjir antara Provinsi dan Kota Denpasar. Seperti pembangunan Retading Bazin sebagaipenampungan  air saat banjir di Tukad Mati. “Jika ini terwujud disamping dapat mengendalikan banjir juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan bahan baku untuk pemadam kebakaran,” kata Rai Mantra.  Terkait dengan persampahan, Rai Mantra memaparkan akibat pengelolaan sampah yang tidak maksimal di TPA Suwung, telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang berasal dari tumpukan sampah. Perlu dilakukan upaya terintegrasi sehingga  permasalahan sampah ini tidak berlarut-larut.Sementara terkait Program Gerbangsadu merupakan program Provinsi Bali yang memiliki  kriteria, bahwa untuk mendapatkan program ini, salah satu desa harus memiliki tingkat kemiskinan minimal diatas 35%,  dengan kriteria seperti itu, Denpasar tidak mendapatkan program tersebut karena tingkat kemiskinan Kota Denpasar hanya 2,11%. Oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar mengusulkan kepada Pemerintah PropinsiBali dapat merancang program yang sesuai dengan masalah kemiskinan perkotaan (urban poor), dan masalah perkotaan lainnya seperti permukiman kumuh, banjir, dan infrastruktur perkotaan.

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan beberapa permasalahan pembangunan di Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Propinsi Bali harus terus dirundingkan dengan melakukan sinergitas pembangunan. Mangku Pastika juga minta kepada Pemkot Denpasar untuk konsentrasi terhadap tiga tugas utama daerah perkotaan yakni masalah kebersihan, ketertiban dan keindahan.  Dalam kesempatan tersebut Gubernur Pastika juga berjanji akan mempromosikan dan menganjurkan kepada seluruh Bupati di Propinsi Bali dapat studi banding di Graha Sewaka Dharma sebagai pusat pelayanan terpadu satu pintu. “Graha Sewaka Dharma sangat bagus yang dapat disejajarkan dengan pelayanan yang bagus, sehingga dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Pastika.

Sementara menurut pengamat masalah Sosial Putu Rumawan Salain mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan akibat urbanisasi sangat sulit jika dibebankan kepada Pemerintah Kota Denpasar sendiri, diperlukan lintas progam baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah Propinsi Bali. Demikian juga terhadap penataan kindahan kota, karena menurutnya tidak semua lahan-lahan yang ada di Kota Denpasar menjadi kewenangan Pemkot Denpasar.  (Pur/humasdps)